Sejumlah Warga Batununggal Tolak Dapur MBG karena Kekhawatiran Lingkungan dan Izin Operasional
Bandung — Penolakan terhadap keberadaan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di Kota Bandung. Kali ini, warga RT 04 RW 02 Komplek Parakan, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, menyatakan keberatan atas pendirian dapur MBG yang berlokasi di tengah lingkungan padat penduduk.
Spanduk penolakan bertuliskan “Kami mendukung program MBG, tapi menolak dapur produksi di lingkungan kami” terpampang di sekitar lokasi dapur. Warga menilai aktivitas dapur MBG berpotensi menimbulkan gangguan seperti kebisingan, bau tidak sedap, dan pengelolaan sampah yang kurang memadai. Selain itu, mereka mempertanyakan kejelasan izin operasional dapur tersebut.
Ketua RW setempat, Badru Furqon, mengungkapkan bahwa sejak awal warga diberi informasi bahwa bangunan tersebut akan digunakan sebagai kantor yayasan zakat. Namun, fungsinya kemudian berubah menjadi dapur MBG tanpa sosialisasi yang memadai. “Warga merasa dibohongi. Tidak ada komunikasi terbuka sejak awal,” ujarnya.
Meski dapur MBG belum mulai beroperasi, kekhawatiran warga sudah memuncak. Mereka khawatir dampak lingkungan akan semakin terasa jika dapur mulai berproduksi secara aktif. Penolakan ini juga mencerminkan keresahan warga terhadap program pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan setempat.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Bandung, Farhan, menyatakan akan segera melakukan mediasi antara pihak pengelola dapur MBG dan warga. Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk pemenuhan gizi masyarakat, namun tetap harus memperhatikan kenyamanan warga sekitar. “Kami akan fasilitasi dialog agar tidak ada pihak yang dirugikan,” kata Farhan.
Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat kurang mampu. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan sosial dan teknis, seperti yang terjadi di Batununggal.
Situasi ini menunjukkan pentingnya transparansi, komunikasi, dan kajian lingkungan dalam pelaksanaan program sosial di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan kebutuhan warga lokal agar tercipta solusi yang adil dan berkelanjutan.
SUMBER BERITA : MERDEKA.COM
About the Author
